Tingkat Kemakmuran dan Keadilan Masyarakat: Perbandingan Antar Propinsi

Artikel ini memotret posisi-relatif propinsi terhadap posisi nasional dalam hal terkait-kemakmuran dan keadilan, menggunakan “alat potret” sejumlah indikator sosial-ekonomi yang dianggap relevan. Alat potret yang digunakan merupakan produk BPS terkini sehingga profil yang ditampilkan menggambarkan status-terkini pula. Hasil pemotretan antara lain mengindikasikan bahwa empat propinsi yang tergolong ideal dalam arti  relatif makmur wilayahya dan relatif kaya penduduknya: Jakarta, Riau dan Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur.

Bagi yang berminat mengakses artikel lengkap silakan klik (edit terakhir: 9/4/2010): Makmur_Adil

Beberapa Isu-terkait Kemiskinan: Analisis Awal Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004-2008

Artikel ini mengulas beberapa isu terkait-kemiskinan. Dua jenis pertanyaan yang ingin dijawab: (1) Apakah kesenjangan dalam hal isu-terkait kemiskinan itu semakin menyempit atau melebar? dan (2) Apakah ada perbedaan aksesibilitas terhadap fasilitas dasar antar strata sosial? Ulasan mencakup rentang waktu 2004-2008, rentang waktu yang tidak mustahil, sedikit banyak, mencerminkan gambaran kinerja pemerintah era itu. Bagi yang berminat silakan klik: isu-terkaitkemiskinan

Beberapa Fakta Mengenai Kesenjangan Taraf Kesejahteraan Penduduk antar Wilayah dan Antar Strata Ekonomi

Artikel ini memfokuskan pada tema besar yang memiliki imperatif moral, sosial maupun politik, yaitu kesejahteraan rakyat (kesra). Diskusi mencakup tiga kelompok kesra yang populer: kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. Mengenai topik kemiskinan yang dibahas adalah kesenjangan antar wilayah, sedangkan mengenai topik lainnya yang dibahas adalah kesenjangan antar strata sosial-ekonomi dalam hal mengakses fasilitas sosial dasar bidang kesehatan dan pendidikan.

Bagi yang berminat mengakses artikeol lengkap silakan klik: FaktaKesenjangan

Dimensi Kemiskinan dan Tantangan bagi Para Akademisi dan Pengambil Kebijakan

Banyak yang menilai definisi operasional itu terlalu sederhana dan penilaian semacam itu beralasan (justified) mengingat luasnya dimensi kemiskinan. Bahwa kemiskinan menggambarkan kekurangan pendapatan atau daya beli– sebagai dampak dari kekurangan aksesibilitas dan atau kepemilikan modal ekonomi– jelas dan tak-terbantahkan. Tetapi juga tak-terbantahkan bahwa kemiskinan juga merefleksikan kekurangan berbagai modal lainnya termasuk modal sosial, modal manusia dan modal politik. Artikel ini menyajikan ulasan singkat mengenai tantangan bagi para akademisi maupun pengambil kebijakan dalam meyempurnakan definisi kemiskinan.

Bagi yang berminat mengakses artikel lengkap silakan klik: DimensiKemiskinan